Politeknik Aisyiyah (Polita) Sumatera Barat menyatakan dukungannya terhadap kebijakan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah yang melarang Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah (PTMA) memberikan gelar profesor kehormatan. Kebijakan ini diusung Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, untuk menjaga integritas akademik dan mencegah komersialisasi gelar.
Haedar menegaskan bahwa gelar profesor merupakan jabatan akademis yang harus mencerminkan kapasitas keilmuan serta integritas institusi, bukan sekadar simbol penghargaan. Meski belum dikeluarkannya Surat Keputusan (SK) resmi, ia meminta seluruh PTMA mematuhi imbauan ini guna mempertahankan martabat pendidikan tinggi Muhammadiyah. Saat ini, terdapat 431 profesor di lingkungan PTMA yang diangkat melalui proses ketat, termasuk pemenuhan angka kredit dosen dan publikasi ilmiah bereputasi.
Direktur Polita Sumatera Barat, Ns. Jeki Refialdinata, M.Kep., menyambut positif langkah ini. Menurutnya, pemberian gelar *honoris causa* berpotensi mengikis kredibilitas akademik jika tidak disertai pertimbangan keilmuan yang mendalam. “Gelar tertinggi harus dijaga dengan standar transparan, bukan kepentingan politis atau pragmatis,” tegasnya.
Polita berkomitmen memperketat persyaratan pemberian gelar profesor sesuai arahan PP Muhammadiyah. Jeki berharap langkah ini mendorong PTMA lain meningkatkan kualitas pendidikan dan penelitian, sekaligus memperkuat peran strategis dalam mencerdaskan masyarakat.
Haedar Nashir mengakui bahwa peringkat perguruan tinggi Indonesia, termasuk PTMA, masih tertinggal di kancah global. Sebagai contoh, Universitas Indonesia berada di peringkat 206 dunia, sementara PTMA di posisi 1.200-an. Untuk mengejar ketertinggalan, ia mendorong peningkatan jumlah profesor yang disertai kontribusi nyata dalam catur dharma perguruan tinggi: pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, dan pengembangan keislaman.
Jeki menambahkan, Polita siap bersinergi dengan PTMA lain untuk meningkatkan akreditasi institusi. Kebijakan larangan ini tidak hanya menegaskan komitmen Muhammadiyah terhadap integritas akademik, tetapi juga menjadi tantangan bagi PTMA untuk membuktikan keunggulan melalui karya konkret. Dukungan Polita memperkuat visi bersama bahwa pendidikan tinggi harus menjadi pondasi peradaban, bukan sekadar ajang memperoleh gelar.